The law’s stated purpose is to make sure that every Dutch government website is accessible by following the guidelines as formulated by W3C. In order to do so, a corpus of 125 guidelines has been created to define best practices for creating accessible sites. These guidelines go way beyond WCAG; they also embrace modern, standards-compliant web development as a whole.

Terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini:

Tujuan dari hukum yang telah ditetapkan adalah untuk memastikan bahwa setiap website pemerintahan yang dibuat mudah diakses dengan mengikuti guidelines seperti yang diformulasikan oleh W3C. Untuk mendukung hal tersebut, 125 pedoman telah dibuat untuk mendefinisikan praktek terbaik untuk membuat website yang mudah diakses. Guidelines ini melampaui pedoman WCAG; mereka juga menganut pengembangan web yang modern dan mengikuti standard secara keseluruhan.

Ini beberapa point, dari 125 point yang ada di dalam guidelines, yang harus diikuti untuk pembuatan website pemerintahan:

• valid HTML 4.01 or XHTML 1.0
• CSS and semantic HTML and separation of structure and presentation
• progressive enhancement
• the W3C DOM (instead of the old Microsoft document.all)
• meaningful values of class and id
• meaningful alt attributes on all images

Peraturannya sendiri diterapkan mulai 1 September 2006. Website pemerintahan yang baru akan dibuat harus mengikuti guidelines. Sedangkan website-website pemerintahan yang sudah dibuat sebelum adanya peraturan ini, harus mengubahnya sehingga memenuhi guidelines yang sudah ditetapkan sebelum tahun 2011.

Bicara Indonesia, kalau diperhatikan, saat ini kebanyakan website pemerintahan masih menggunakan tabel untuk layout. Saya belum menemukan website pemerintahan yang menggunakan HTML untuk struktur dan CSS untuk layout website. Beberapa website pemerintahan menggunakan open source CMS seperti Mambo atau PHPNuke yang mengandalkan tabel sebagai layout utamanya.

Kalau website dengan tabel sebagai layout, menggunakan banyak frame, tidak ada deklarasi doctype, memakai href='javascript' sebagai link masih bisa ditampilkan di browser pengunjung, kenapa harus repot mengikuti guidelines seperti yang diformulasikan oleh W3C?

Mudah-mudahan pemikiran seperti ini menjadi pilihan paling akhir untuk para web developer di Indonesia.

Kira-kira kapan pemerintah Indonesia akan mengeluarkan dan menerapkan guidelines serupa untuk website pemerintahannya?

Sebelum berharap banyak dari pemerintah, tidak ada ruginya jika kita memulai dari diri kita sendiri. Mulai dari yang kecil seperti mendeklarasikan doctype yang sesuai dalam HTML kita, menggunakan HTML untuk struktur serta CSS untuk layout dan bisa dimulai dari sekarang, dalam proyek website yang sedang kita kerjakan.

Web Standards is on their way…on Indonesia Holland.

Related Posts

• displayinline.net
• Mempercantik CODE dengan CSS
• Mempercantik Blockquote dengan CSS
• Safari 3 di Windows
• Bedah denysri.com